Sistem-sitem Ekonomi dan kaitannya dengan Etika Bisnis

( ETIKA BISNIS)
Sistem-sitem Ekonomi dan kaitannya dengan Etika Bisnis
Ekonomi kapitalis / liberal
Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu liberal klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi liberal tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan alami" yang dipahami oleh tokoh-tokoh ekonomi liberal klasik tersebut. Meskipun demikian, Smith tidak pernah menggunakan paham tersebut. Konsep dari ekonomi liberal ialah bergerak kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan sistem berpaham perdagangan bebas.
Sistem ekonomi liberal klasik
Sistem ekonomi liberal klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Mula-mula ditemukan pada suatu tradisi penerangan atau keringanan yang bersifat membatasi batas-batas dari kekuasaan dan tenaga politis, yang menggambarkan pendukungan kebebasan individu.Teori itu juga bersifat membebaskan individu untuk bertindak sesuka hati sesuai kepentingan dirinya sendiri dan membiarkan semua individu untuk melakukan pekerjaan tanpa pembatasan yang nantinya dituntut untuk menghasilkan suatu hasil yang terbaik, yang cateris paribus, atau dengan kata lain, menyajikan suatu benda dengan batas minimum dapat diminati dan disukai oleh masyarakat (konsumen).
Garis berpaham ekonomi liberal telah pernah dipraktikan oleh sekolah-sekolah di Austria dengan berupa demokrasi di masyarakat yang terbuka. Paham liberali kebanyakan digunakan oleh negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Seperti halnya di Amerika Serikat, paham liberal dikenali dengan sebutan mild leftism estabilished.
Ciri-ciri ekonomi liberal
Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Keuntungan dan kelemahan dari ekonomi liberal
A. Keuntungan-keuntungan
Ada beberapa keuntungan dari suatu sistem ekonomi liberal, yaitu:
Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.
Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan antar masyarakat.
Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
B. Kelemahan-kelemahan Ekonomi Liberal
Selain ada keuntungan, ada juga beberapa kelemahan daripada sistem ekonomi liberal, adalah:
Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.
Penerapan ekonomi liberal
Penerapan di Amerika
Negara-negara yang menganut paham liberal di benua Amerika adalah Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Cili, Cuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme juga danut oleh negara Aruba, Bahamas, Republik Dominika, Greenland, Grenada, Kosta Rika, Puerto Rico dan Suriname.
Amerika Serikat
Paham liberal di Amerika Serikat (AS) disebut liberalisme modern atau liberalisme baru. Sekarang para politis di AS mengakui, bahwa paham liberalisme klasik ada kaitannya dengan kebebasan individu yang bersifat luas. Tetapi mereka menolak ekonomi yang bersifat laissez faire atau liberalisme klasik yang menuju ke pemerintahan interventionism yang berupa penyatuan persamaan sosial dan ekonomi. Umumnya, hal tersebut disepakati pada dekade pertama abad ke-20 yang tujuannya menuju keberhasilan suatu hegemoni para politis dalam negeri.Tapi, kesuksesan tersebut mulai merosot dan menghilang pada sekitar tahun1970-an. Pada saat itu konsensus liberal telah dihadapkan suatu death-blow atau yang berupa robohnya pemerintahan Bretton Woods System yang dikarenakan kemenangan Ronald Reagan dalam pemilihan presiden tahun 1980, yang menjadikan liberalisme suatu arus kuat dalam politik AS pada tahun tersebut.
Liberalisme AS mulai bangkit pada awal abad ke-20 sebagai suatu alternatif ke politik nyata yang merupakan interaksi internasional yang dominan pada waktu itu. Presiden Franklin Roosevelt yang pada saat itu adalah seorang yang berpaham liberal self-proclaimed, menawarkan bangsa itu menuju ke suatu kesuksesan baru dengan cara membangun institusi kolaboratif yang berpendukungan orang-orang Amerika sendiri dan berjanji akan menarik AS keluar dari tekanan yang besar tersebut. Untuk mengantisipasi akhir Perang Dunia II, Roosevelt merancang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai suatu alat berupa harapan akan kerja sama timbal balik daripada membuat ancaman dan penggunaan kekuatan perang untuk memecahkan permasalahan politis internasional tersebut. Roosevelt juga menggunakan badan tersebut (PBB) untuk memasukan orang-orang Afrika yang
tinggal di Amerika ke dalam militer AS serta membuat badan pendukungan hak dan kebenaran para wanita-wanita, sebagai penekanan atas kebebasan individu yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden John F Kennedy dengan pembangunan Patung Liberty (1964) sebagai simbol kebebasan individu untuk hidup.
Patung Liberty di New York, sebagai simbol kebebasan individu
Sebenarnya, liberalisme yang dianut oleh AS, sebagaimana yang ditekankan oleh Wilson dan Roosevelt adalah dengan menekankan kerja sama serta kolaborasi timbal balik dan usaha individu, bukan dengan membuat ancaman dan pemaksaan sebagai untuk pemecahan permasalahan politis baik didalam maupun luar, sepertinya dianut oleh Presiden AS saat ini, George W Bush. Suatu paham liberal di AS itu mungkin seperti institusi dan prosedur politis yang mendorong kebebasan ekonomi, perlindungan yang lemah dari agresi oleh yang kuat, dan kebebasan dari norma-norma sosial bersifat membatasi. Karena sejak Perang Dunia II, liberalisme di AS telah dihubungkan dengan liberalisme modern, pengganti paham ideologi liberalisme klasik.
Eropa
Sebagai aksi dan reaksi penentangan komunisme, Eropa membuat suatu paham yang berterminologi politis (termasuk "sosialisme" dan " demokrasi sosial"). Tapi, mereka tidak bisa memilih AS dengan pahamnya tersebut, dikarenakan pada saat itu Eropa belum begitu mengenal liberalisme yang dianut oleh AS. Tapi beberapa tahun kemudian barulah Eropa menyadari bahwa liberalisme yang dianut oleh AS. Hal itu mendorong Eropa ke suatu kebebasan individu tersendiri yang akhirnya memperbaiki keadaan ekonomi mereka tersendiri. Liberalisme di Eropa mempunyai suatu tradisi yang kuat. Di negara-negara Eropa, kaum liberal cenderung menyebut diri mereka sendiri sebagai kaum liberal, atau sebagai radical centrists yang democratic.
Negara-negara penganut paham liberal yakni diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Cekoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom. Negara penganut paham liberal lainnya adalah Andorra, Belarusia, Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Faroe, Georgia, Irlandia dan San Marino.
Asia
Negara-negara yang menganut paham liberal di Asia antara lain adalah India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Saat ini banyak negara-negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura.
Kepulanan Oceania
Negara yang menganut paham liberal di kepulauan Oceania adalah Australia dan Selandia Baru.
Afrika
Sistem ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Mantol Verde, Côte D'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe.
Tokoh penemu aliran ekonomi liberal
Niccolò Machiavelli (Florence, 1469-1527), adalah seorang tokoh liberal terbaik yang dikenal dengan pendapatnya, Il Principe. Dia adalah pendiri realis filosofi politis yang mendukung pemerintahan republik, angkatan perang negara, divisi kekuasaan, perlindungan milik perorangan, dan pengekangan pembelanjaan
pemerintah sebagai kebebasan suatu republik. Ia menulis secara ekstensif pada kebutuhan individu sebagai suatu karakteristik yang penting sebagai kepemerintahan yang stabil. Ia berargumentasi bahwa sebaik-baiknya kebebasan individu masih perlu dilindungi oleh pemerintah. Dan bahwa orang-orang yang bisa memimpin hukum dengan benar hanyalah orang-orang yang segala ambisi dan keegoisannya bisa dihilangkan dalam memelihara kebebasannya tersendiri. Dia berpendapat bahwa realisme adalah pusat gagasan dalam pelajaran politis dan mengutamakan kebebasan republik (individu) dibawah prinsip.
Anti statis kaum liberal melihat pesan-pesan utama yang dikatakan Machiavelli's bahwa ia berbicara atas nama suatu status yang kuat dibawah seorang pemimpin kuat, yang menggunakan maksud apapun untuk menetapkan posisinya, sedangkan liberalisme adalah suatu ideologi dari kebebasan individu dan aneka pilihan sukarela atau fakultatif. Beberapa hasil karyanya adalah Il Principe - 1513 dan Discorsi Sopra la Prima Deca di Tito Livio, 1512-1517.
Aliran Sosialisme
Kata ini mulai digunakan paling tidak sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, pertama digunakan untuk mengacu kepada pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Prancis, digunakan untuk mengacu pada pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 dan kemudian oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalamn l'Encyclopédie nouvelle. Penggunaan kata sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda oleh berbagai kelompok, namun hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 dan ke-20, yang berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian, yang dengan sistem ekonomi, menurut mereka, dapat melayani masyarakat banyak, ketimbang hanya segelintir elite.
Paham Liberalisme Sebagai ideologi
Menurut penganut Marxisme (terutama Friedrich Engels), model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia, sebagai sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Pada masa Pencerahan di abad ke-
18, para pemikir dan penulis revolusioner seperti Marquis de Condorcet, Voltaire, Rousseau, Diderot, abbé de Mably, dan Morelly mengekspresikan ketidakpuasan berbagai lapisan masyarakat di Perancis
Cabang aliran sosialisme
Sejak abad ke-19, sosialisme telah berkembang ke banyak aliran yang berbeda:
• Sosialisme Afrika
• Anarkisme, terutama Sosialisme Libertarian
• Anarko-Sindikalisme
• Sosialisme Arab
• Sosialisme Kristen
• Komunisme
• Sosialisme Demokratik
• Sosialisme International
• Marxisme
• Sindikalisme
• Sosialisme Utopia
• Marhaenisme
Gerakan sosio-politik maupun intelektual di dalam Marxis-Sosialis dapat dikelompokkan lagi menjadi:
• Albanianism
• Castroisme
• Council communism
• Juche
• Komunisme Kiri
• Leninisme
• Maoisme
• Marxist humanisme
• Stalinisme
• Trotskyisme
• Situationisme
Sebagai Sistem ekonomi
Penguasan Perusahaan Vital oleh Negara
Sistem Ekonomi dalam sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Berpijak pada konsep Marx tentang penghapuskan kepimilikan hak pribadi, prinsip ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditi penting dan kepentingan masyarakat banyak, Seperti Air, Listrik, bahan pangan dll.
.Kritik dan keberatan tentang sosialisme dapat dikelompokkan menjadi kategori berikut:
•
Insentif
•
Harga
•
Keuntungan dan kerugian
•
Hak milik pribadi
Ekonomi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bisnis di Indonesia
Di sejumlah universitas di Amerika Serikat (AS) ada department of economics yang menjadi bagian dari school of management atau school of business. Di Indonesia juga sudah ada pemikiran untuk mengubah fakultas ekonomi menjadi fakultas ekonomi dan bisnis.
Kegundahan saya yang kedua saat diundang berceramah di Ikopin, Jatinangor, Jawa Barat, dan diberi tahu bahwa Ikopin bukan singkatan dari Institut Koperasi Indonesia, tetapi Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Mengapa?
Rupanya, ketika tahun 1984 meminta izin operasi dari Dirjen Dikti, Depdikbud, pimpinan Ikopin yang bertekad mengembangkan ilmu koperasi diberi tahu bahwa ilmu koperasi itu tidak ada, yang ada adalah ilmu ekonomi. Karena koperasi hanya salah satu bentuk badan usaha, maka cabang ilmu ekonomi untuk mengembangkan koperasi Indonesia adalah ilmu manajemen.
Ekonomisme
Perkembangan pemikiran para ekonom Indonesia sejak krisis keuangan dan krisis perbankan 1997 sampai sekarang makin menggelisahkan . Mereka berdebat dan berbeda pendapat ala Why Economists Disagree? (Prychitko, 1998) tanpa ada yang secara serius bertanya mengapa mereka demikian sengit berbeda pandangan.
Dapat diduga bahwa mereka, para ekonom, tidak berminat membaca buku yang demikian karena menurut mereka " berbeda pendapat secara ilmiah adalah biasa". Mereka lupa akibat serius dari perbedaan pendapat ini bagi "nasib rakyat banyak" di Indonesia, karena sejak Orde Baru pemikiran ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diturunkannya amat besar dampaknya bagi kehidupan rakyat.
Ekonomi Pancasila
Ketika Sarasehan Ekonomi Kebangsaan 2003 di Blitar, 6 Juni 2003, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, pada bagian akhir pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang tidak pernah diperhatikan ekonom Indonesia sekarang.
Jika bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realiteit, ... janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya ialah perjuangan, perjuangan, sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila (Soekarno, 1 Juni 1945).
Pidato Bung Karno itu jika dibaca bersama dengan pidato Prof Sardjito, rektor pertama UGM yang diucapkan di Taman Siswa tahun 1969, kiranya dapat
menyadarkan betapa kelirunya ekonom Indonesia yang mengabaikan pemikiran tentang Ekonomi Pancasila. Apabila Taman Siswa membuka fakultas ekonomi, seyogianya Majelis Luhur Taman Siswa mengajukan pertanyaan kepada dosen-dosennya, bagaimana menerapkan Pancasila di mata pelajaran Ekonomi. Apabila pertanyaan ini tidak diindahkan, mungkin dapat kejadian kapitalistik ekonomi masuk di Taman Siswa (Sardjito, 1969).
Pemikiran "modern" ekonom Indonesia yang keblinger yang banyak di antara mereka merasa lebih pintar dan lebih modern ketimbang Bung Hatta, yang dianggap "ketinggalan zaman", sungguh amat memprihatinkan karena berarti mereka telah mengabaikan ideologi Pancasila yang menjadi dasar (berdirinya) negara Republik Indonesia. Sampai sekarang masih banyak yang menganggap pemikiran untuk mengembangkan sistem ekonomi Pancasila merupakan pemikiran yang naif, yang mengada-ada (Soerjanto Puspowardoyo, 5 April 2003).
Kesalahan-keslahan para pakar ekonomi
Ideologi Pancasila adalah ideologi yang benar bagi bangsa Indonesia. Juga sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi Pancasila, adalah sistem ekonomi paling tepat bagi bangsa Indonesia. Kita, para ekonom Indonesia, sungguh telah keliru, mendekati berdosa, jika mengabaikan ideologi dasar negara yang telah benar-benar menjadikan bangsa Indonesia.
Pada dasarnya, bahwa salah satu sumber perilaku dan tindak tanduk kita yang "berdosa" adalah keberhasilan kita "dicuci otak" (brainwashed) oleh ilmu ekonomi neoklasik Barat (Amerika), yang telah kita terima laksana ajaran agama tanpa ada upaya apa pun untuk menyesuaikan ajaran itu dengan kondisi dan nilai-nilai bangsa Indonesia.
Pendapat mereka yang cenderung arogan tanpa kepribadian bahwa perilaku dan tradisi nenek moyang seperti asas kekeluargaan dianggap tak cocok dengan zaman modern, lebih-lebih dalam era globalisasi, sehingga harus ditinggalkan. Untung, pendapat yang mempertahankan asas kekeluargaan ini menang dalam ST MPR 2003, dan 3 ayat Pasal 33 UUD 1945 bertahan meski "dikotori" masuknya ayat 4 baru yang menghilangkan arti dipertahankannya 3 ayat Pasal 33 ini.
Kesalahan dari amandemen UUD 1945 terutama yang menyangkut sistem perekonomian adalah penghapusan total seluruh penjelasan UUD 1945. Dengan penghapusan penjelasan pasal 33, hilanglah asas kerakyatan atau demokrasi ekonomi Indonesia. Pengertian yang jelas dari demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ketimbang kemakmuran dan kesejahteraan perorangan dihilangkan, dan kata koperasi yang oleh UUD 1945 disebut sebagai "bangun perusahaan yang sesuai" dengan jati diri ekonomi Indonesia juga hilang. Ketetapan MPR ini merupakan "pengkhianatan" terhadap perjuangan para pendiri negara yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.